Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), agar segera memblokir situs pornografi yang mudah diakses melalui internet. Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Ma'ruf Amin dalam audiensi bersama KPAI di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2010).
"Saya kira kita sudah sepakat akan meminta pemerintah, Kominfo untuk memblokir situs pornografi. Kita akan terus menyuarakannya," kata Ma'ruf.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Ketua KPAI Hadi Supeno dalam kesempatan yang sama. Menurut Hadi, pihak Kemenkominfo tidak perlu lagi menunggu permintaan masyarakat untuk memblokir situs porno karena, menurut Hadi, aturan pemblokiran situs porno tersebut merupakan mandat undang-undang yang memang harus dijalankan.
"Ketika saya bertemu Kemenkominfo, ada yang membuat saya marah, ketika dikatakan kalau memblokir harus ada request dulu dari masyarakat. Ketika situs pornografi jumlahnya 4,2 juta di internet, masak harus nunggu diminta (diblokir) semua oleh masyarakat?" katanya.
Pemblokiran situs porno tersebut, kata Hadi, pasti mampu dilakukan Indonesia karena melihat negara lain yang lebih liberal, seperti Australia dan Selandia Baru, telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno. "Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan politik pemerintah," kata Hadi.
Penyebaran materi pornografi melalui internet yang mudah diakses anak-anak, menurut Hadi, sangat mengkhawatirkan. Materi pornografi dapat membuat anak kecanduan, mengganggu pertumbuhan anak, dan membuat anak ingin meniru. Oleh karena itulah, MUI dan KPAI juga akan mengirim surat kepada pemerintah dan kepolisian agar segera menindak tegas peredaran materi pornografi tersebut.
"Kita akan berkirim surat kepada kepolisian, Kominfo, Mahkamah Agung, dan pihak terkait, termasuk Pesiden untuk menangani masalah ini," ujar Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam dalam kesempatan yang sama.
Sumber: Click me
"Saya kira kita sudah sepakat akan meminta pemerintah, Kominfo untuk memblokir situs pornografi. Kita akan terus menyuarakannya," kata Ma'ruf.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Ketua KPAI Hadi Supeno dalam kesempatan yang sama. Menurut Hadi, pihak Kemenkominfo tidak perlu lagi menunggu permintaan masyarakat untuk memblokir situs porno karena, menurut Hadi, aturan pemblokiran situs porno tersebut merupakan mandat undang-undang yang memang harus dijalankan.
"Ketika saya bertemu Kemenkominfo, ada yang membuat saya marah, ketika dikatakan kalau memblokir harus ada request dulu dari masyarakat. Ketika situs pornografi jumlahnya 4,2 juta di internet, masak harus nunggu diminta (diblokir) semua oleh masyarakat?" katanya.
Pemblokiran situs porno tersebut, kata Hadi, pasti mampu dilakukan Indonesia karena melihat negara lain yang lebih liberal, seperti Australia dan Selandia Baru, telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno. "Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan politik pemerintah," kata Hadi.
Penyebaran materi pornografi melalui internet yang mudah diakses anak-anak, menurut Hadi, sangat mengkhawatirkan. Materi pornografi dapat membuat anak kecanduan, mengganggu pertumbuhan anak, dan membuat anak ingin meniru. Oleh karena itulah, MUI dan KPAI juga akan mengirim surat kepada pemerintah dan kepolisian agar segera menindak tegas peredaran materi pornografi tersebut.
"Kita akan berkirim surat kepada kepolisian, Kominfo, Mahkamah Agung, dan pihak terkait, termasuk Pesiden untuk menangani masalah ini," ujar Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam dalam kesempatan yang sama.
Sumber: Click me
